BagusNews.com –
Pengumuman calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan telah memicu ketegangan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Hal ini dikarenakan Partai Nasdem dan Partai Demokrat memiliki pandangan yang berbeda mengenai waktu pengumuman cawapres Anies.
Di satu sisi, Partai Demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya pada Pemilu 2024.
Partai Demokrat bahkan menilai bahwa tidak adanya pengumuman cawapres menjadi penyebab menurunnya elektabilitas Anies belakangan ini.
“Anda ada kecenderungan (elektabilitas Anies) menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi,” kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, pada Senin (5/6/2023) pekan lalu.
Di sisi lain, Partai Nasdem menyatakan bahwa deklarasi calon wakil presiden Anies tidak dapat ditentukan waktunya.
Menurut mereka, pengumuman cawapres Anies juga harus memperhatikan dinamika politik nasional.
“Kita harus fleksibel. Politik itu bisa tiba-tiba ada peristiwa yang membutuhkan kecepatan, atau bahkan mundur. Politik itu dinamis, tidak bisa ditentukan secara pasti seperti itu,” kata Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, pada Senin.
Bermain mata dengan PDI-P
Di tengah perdebatan mengenai cawapres Anies, Partai Demokrat justru terlihat membuka kemungkinan menjalin kerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Kedua partai ini telah berada di posisi yang berlawanan selama dua puluh tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasti Kristiyanto, menyatakan bahwa tidak ada salahnya membangun dialog dengan partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, kemungkinan merangkul pihak lain ini sejalan dengan semangat gotong royong yang dipegang oleh PDI-P.
“PDI Perjuangan menerima orang lain, sambil menunggu kabar resmi dari Anies Baswedan kepada Demokrat. Tidak ada salahnya berdialog,” kata Hasto pada Sabtu (10/6/2023).
Menanggapi “lirikan” dari PDI-P, Partai Demokrat menyambut baik rencana tersebut.
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa partainya terbuka untuk bekerja sama dengan semua partai dalam konteks politik untuk Pemilu 2024.
“Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan semua partai politik, termasuk PDIP,” kata
Pengumuman calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan telah memicu ketegangan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Hal ini dikarenakan Partai Nasdem dan Partai Demokrat memiliki pandangan yang berbeda mengenai waktu pengumuman cawapres Anies.
Di satu sisi, Partai Demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya pada Pemilu 2024.
Partai Demokrat bahkan menilai bahwa tidak adanya pengumuman cawapres menjadi penyebab menurunnya elektabilitas Anies belakangan ini.
“Anda ada kecenderungan (elektabilitas Anies) menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi,” kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, pada Senin (5/6/2023) pekan lalu.
Di sisi lain, Partai Nasdem menyatakan bahwa deklarasi calon wakil presiden Anies tidak dapat ditentukan waktunya.
Menurut mereka, pengumuman cawapres Anies juga harus memperhatikan dinamika politik nasional.
“Kita harus fleksibel. Politik itu bisa tiba-tiba ada peristiwa yang membutuhkan kecepatan, atau bahkan mundur. Politik itu dinamis, tidak bisa ditentukan secara pasti seperti itu,” kata Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, pada Senin.
Bermain mata dengan PDI-P
Di tengah perdebatan mengenai cawapres Anies, Partai Demokrat justru terlihat membuka kemungkinan menjalin kerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Kedua partai ini telah berada di posisi yang berlawanan selama dua puluh tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasti Kristiyanto, menyatakan bahwa tidak ada salahnya membangun dialog dengan partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, kemungkinan merangkul pihak lain ini sejalan dengan semangat gotong royong yang dipegang oleh PDI-P.
“PDI Perjuangan menerima orang lain, sambil menunggu kabar resmi dari Anies Baswedan kepada Demokrat. Tidak ada salahnya berdialog,” kata Hasto pada Sabtu (10/6/2023).
Menanggapi “lirikan” dari PDI-P, Partai Demokrat menyambut baik rencana tersebut.
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa partainya terbuka untuk bekerja sama dengan semua partai dalam konteks politik untuk Pemilu 2024.
“Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan semua partai politik, termasuk PDIP,” kata Teuku Riefki Harsya.
“Karena itu, kami menghormati dan menghargai kesempatan untuk berkomunikasi yang disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDI-P, Mas Hasto,” tambahnya.
Merencanakan pertemuan
Partai Demokrat dan PDI-P bahkan telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa mereka akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama, terutama terkait calon wakil presiden Ganjar Pranowo.
“Kita lihat dulu, kita akan berdiskusi terlebih dahulu apakah kita memiliki kesamaan dalam membangun Indonesia ke depan,” ujar Puan pada hari Minggu.
Meskipun demikian, Puan belum mengetahui dengan pasti kapan pertemuan antara mereka dengan AHY akan dilaksanakan.