BagusNews.com –
Proyek pesawat tempur Korsel-Indonesia ‘mandek’ di tengah pembangunan IKN, bagaimana kelanjutannya?
Meskipun pemerintah Korea Selatan telah meminta pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan proyek pengembangan pesawat tempur, kelanjutan proyek tersebut masih menjadi tanda tanya, karena fokus pemerintahan Jokowi saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proses kerja sama juga semakin rumit karena dua warga negara Indonesia dituduh mencuri teknologi pesawat tempur.
Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Muhammad Herindra, menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama pengembangan jet tersebut. Namun, pengamat militer menilai Indonesia masih “dilematis” dalam mewujudkan komitmen ini dengan Korea Selatan.
Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengatakan bahwa masih ada beberapa hambatan fiskal yang dihadapi Indonesia dalam kerja sama dengan Korea Selatan di bidang pertahanan.
Menurut Fahmi, Indonesia perlu mencari solusi agar dapat memenuhi kesepakatannya dengan Korea Selatan sambil menjalani proyek-proyek besar lainnya seperti IKN di Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, proyek jet tempur tidak boleh diabaikan karena Indonesia juga membutuhkan pertahanan yang kuat.
Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Muhammad Herindra, menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan program kerja sama KF-21 dengan Korea Selatan. Meskipun demikian, pembayaran proyek ini tertunda karena dinamika politik di Korea Selatan.
Sejarah proyek KF-21 antara Indonesia dan Korea Selatan dimulai sejak 2014 dan ditargetkan selesai pada 2026. Namun, pembayaran proyek ini terhambat oleh berbagai faktor, termasuk dinamika politik dan kebutuhan anggaran untuk proyek-proyek lain seperti IKN.
Keistimewaan jet tempur KF-21 termasuk radar AESA, persenjataan canggih, kemampuan manuver tinggi, dan fitur pendukung yang lebih maju. Proyek ini dianggap penting bagi penambahan alutsista dalam negeri dan masa depan industri pertahanan Indonesia.
Namun, jika perjanjian dengan Korea Selatan batal, Indonesia perlu mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udaranya. Salah satu opsi adalah mencari perjanjian lain atau pengadaan alutsista udara dari negara lain.
Dalam upaya memenuhi kesepakatan dengan Korea Selatan, pemerintah Indonesia masih berproses bersama Kementerian Keuangan untuk menambah alokasi APBN. Meskipun demikian, fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan IKN, yang juga memerlukan prioritas anggaran.
Sebagai negara dengan kesenjangan antara kebutuhan aktual dan kebutuhan pertahanan yang mendesak, Indonesia harus memastikan bahwa komitmennya dengan Korea Selatan tidak terganggu oleh proyek-proyek besar lainnya seperti IKN.