BagusNews.com –
Empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) yang diberlakukan oleh pemerintah tidak bertujuan untuk mendukung pasangan calon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini diungkapkan dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat (5/4/2024). Keempat menteri tersebut bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, dijadwalkan menjadi saksi dalam persidangan hari itu. Keempat menteri yang dimaksud adalah Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Tri Rismaharini.
Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim MK meminta klarifikasi dari keempat menteri tersebut karena salah satu alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan dalam perselisihan hasil Pilpres 2024 terkait dengan penggunaan bansos. Program pemerintah ini dituduh membantu kemenangan pasangan calon Prabowo Subianto yang juga masih menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju serta Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi.
TIDAK ADA KAITANNYA
Dalam kesaksiannya, Muhadjir Effendy menegaskan bahwa program bansos pemerintah tidak ada hubungannya dengan kontes pemilu. Dia menyatakan bahwa meskipun tugas Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) adalah untuk mengkoordinasikan program-program tersebut, namun tidak ada keterkaitan dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung. “Pelaksanaan program ini sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah kemiskinan dan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem,” katanya. Menurut Muhadjir, keterlibatan Kemenko PMK dalam penyaluran bansos dan bantuan pangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 35/2020. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah melakukan kunjungan kerja untuk memastikan bansos disalurkan dengan baik, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kemiskinan, stunting, dan kondisi sosial masyarakat di lokasi tersebut.
Airlangga Hartarto juga menjelaskan tentang anggaran perlindungan sosial pada tahun 2024, yang telah naik dibanding tahun sebelumnya. Dia menyebutkan bahwa kenaikan anggaran ini disebabkan oleh kenaikan subsidi energi dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dia juga menyebut bahwa indikator ekonomi nasional dan global ikut memengaruhi kebijakan perlindungan sosial pada tahun 2024.
PENETAPAN APBN 2024 LEBIH AWAL
Para menteri Jokowi juga membantah bahwa penetapan APBN 2024 terkait dengan Pilpres 2024. Mereka menegaskan bahwa penetapan APBN tersebut telah dilakukan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU. Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN adalah instrumen penting untuk menjaga kestabilan masyarakat dan perekonomian.
Tri Rismaharini menyatakan bahwa anggaran Kemensos mengalami penurunan pada tahun 2024, karena tidak ada alokasi untuk bantuan dampak El Nino. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah rapat kerja dengan Komisi VIII pada November 2023.
