Hasil gambar untuk space iklan 728x90
Hasil gambar untuk space iklan 728x90

Putusan MK, Mendagri tak Berwenang Batalkan Perda

Putusan MK, Mendagri tak Berwenang Batalkan Perda


Jakarta – dihapuskan Mahkamah Konstitusi (MK) di resolusi 137 / PUU-XIII / 2015 Menteri di Negeri otoritas (Menteri di Negeri) untuk penghapusan peraturan daerah (perda).

Pengadilan hakim, dan Pasal 251 Undang-Undang (UU), pemerintah daerah (LG) otoritas yang berkuasa Yaitu inkonstitusional atau melanggar UUD 1945, Pasal 24, ayat 1.

di artikel disebutkan, Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan untuk mendengar banding, dan studi mengenai undang-undang yang bertentangan dengan hukum di bawah hukum, dan mempunyai otoritas atas yang lain diatur di undang-undang.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan penghapusan otoritas di karenakan organisasi merupakan produk hukum yang dibuat oleh kepala eksekutif atau legislatif atau parlemen daerah.

seperti yang dijelaskan di peradilan, penghapusan organisasi Bagaikan produk
Namun, hukum berada di bawah hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan bukan oleh Menteri di Negeri.
bukan keputusan bulat. di karenakan ada empat hakim konstitusi tak setuju, seorang kopral Hedayat, I Dewa Gede Palguna, Maria unik, dan Manahan Sitompul.

Kuasa Hukum Pemerintah Persemakmuran Indonesia (APKASI) Bagaikan Andi Syafrani Menyebut keputusan pengadilan menegaskan bahwa organisasi Yaitu produk dari undang-undang di karenakan dibuat oleh pemerintah dan parlemen Menyebut. Dengan demikian, proses peninjauan wajib melalui pengadilan.

"standar tak jelas. di hukum ada dan undang-undang lainnya telah dikonfirmasi, Jadi kami memasuki Global judicial review dan tak cabang eksekutif peninjauan katanya. Hal ini ditegaskan oleh Pengadilan konstitusional "Andi Syafrani, Rabu (2017/04/05).

Menurut dia, untuk menghindari peraturan pemerintah yang bermasalah jangan tunggu lagi hanya di ujung jalan, atau saat organisasi selesai. akan tetapi wajib lebih aktif di proses membahas rancangan peraturan. Namun, hal itu Bisa sistem masalah internal diminimalkan.

"Transfer Saran sangat pengadilan bahwa evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah di membuat draft Anggaran proses yang jelas. bila ada peninjauan sifat desain. tak sejenak dan berkata untuk Jadi."

juga menyebutkan di proses penyusunan peraturan masih berwenang keberatan pemerintah. Tapi saat produk hukum wajib diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Apalagi, Perkataan dia Andi, hukum memberi pemerintah hanya sebagian peradilan. Mana artikel lainnya yang telah diuji belum diberikan oleh pengadilan.

"bahan lain di otoritas Mahkamah Konstitusi tak dikabulkan, di karenakan judicial review sebelumnya. Hal ini menurut kami masih naik. Argumen untuk meminta sudah Menyebut lebih komprehensif dari permintaan sebelumnya."

Sumber/Refrensi : https://nasional.sindonews.com/read/1194583/12/putusan-mk-mendagri-tak-berwenang-batalkan-perda-1491401808

Putusan MK, Mendagri tak Berwenang Batalkan Perda | BagusNews | 4.5
Hasil gambar untuk space iklan 728x90